“Hari ini kami akan melakukan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menghadirkan penemu dan terlapor Penemunya Bawaslu Kota Sukabumi dan terlapornya KPU Kota Sukabumi,” kata Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi Yasti Yustia Asih kepada detikJabar, Senin (26/9/2022).
Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran itu bermula saat masa verifikasi administrasi pada 4-5 September 2022. Kemudian, Bawaslu memberikan saran perbaikan terlebih dahulu kepada KPU pada 8 September dan memberikan surat balasan pada 10 September.
“Di situlah kami jadi mengetahui terdapat dugaan pelanggaran di dalamnya. Secara spesifik pasal yang dilanggar, pasal 39 ayat 1 dan pasal 40 ayat 4 berkenaan dengan verifikasi administrasi pasal 39 itu menyatakan verifikasi administrasi dilaksanakan secara langsung, akan tetapi KPU melaksanakan melalui video call,” jelasnya.
Kemudian pada pasal 40 dijelaskan apabila tidak dapat hadir secara langsung, maka status anggota Partai Politik ganda (eksternal dan identik) harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tetapi, KPU Kota Sukabumi diduga memberikan status memenuhi syarat kepada anggota parpol yang bersangkutan.
“Pada prosesnya kemarin KPU itu mengganti status BMS (belum memenuhi syarat) menjadi MS (memenuhi syarat) kepada 3 orang anggota parpol yang melakukan vermin (verifikasi administrasi) melalui video call,” sambungnya.
Selain dugaan pelanggaran verifikasi administrasi, pihaknya juga menduga KPU melaksanakan proses vermin di luar jadwal yang sudah ditetapkan dalam PKPU.
“Jadi verifikasi itu berakhir di tanggal 8 September. Pada 9 September KPU melakukan verifikasi ulang kepada satu orang anggota parpol yang kemarin dilakukan video call. Kan terakhirnya itu tanggal 8 sesuai dengan keputusan KPU nomor 31,” kata Yasti.
Apabila proses persidangan pemeriksaan selesai, dugaan pelanggaran itu akan berlanjut ke pembuktian dan sidang putusan. Diketahui, majelis pimpinan sidang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah.
KPU Kota Sukabumi membantah tuduhan Bawaslu yang menyebut ada dugaan pelanggaran terkait pasal 39 ayat 1 dan 40 ayat 4 PKPU nomor 4 tahun 2022 terkait verifikasi administrasi partai politik.
Komisioner KPU Kota Sukabumi Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Agung Dugaswara mengatakan, mekanisme verifikasi administrasi partai politik yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan dan arahan KPU RI.
“Intinya KPU Kota Sukabumi telah menjalankan verifikasi administrasi berdasarkan PKPU dan petunjuk serta arahan KPU RI hingga provinsi secara hierarki,” kata Agung, Senin (26/9/2022).
Dia mengatakan, PKPU tersebut dibuat oleh KPU RI. Menurutnya, setiap pasal yang terkandung di dalam PKPU sudah lebih dipahami oleh KPU RI hingga akhirnya ada arahan tersebut.
Terkait klarifikasi verifikasi administrasi lewat video call pun, kata dia, merupakan arahan dari KPU RI. “Semua yang telah dilakukan sudah sesuai aturan kalau versi KPU, berbeda lagi kalau versi Bawaslu. Makanya, kami hari ini sedang disidang,” tambahnya.