“Data perlindungan sosial ini penting di update karena berkaitan dengan penerima berbagai bantuan sosial yang masuk ke Pangandaran,” kata Jeje kepada detikJabar, Senin (26/9/2022).
Jeje mengatakan data statistik di Pangandaran masih menggunakan data lama. Sedangkan data orang miskin baru banyak yang belum terdata, sehingga bisa menjadikan polemik dalam penerimaan bantuan sosial (Bansos).
“Saat ini kan bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan BLT BBM semua datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya.
Jeje mengatakan, saat ini Pangandaran dihadapkan dengan dampak mencana alam seperti banjir dan longsor. Banyak warga terdampak karena kejadian itu. “Kebanyakan yang rusak akibat bencana saat ini memiliki ekonomi bawah,” ucapnya.
“Banyak orang miskin yang belum masuk data DTKS, sehingga keluhan dari warga sangat banyak,” ucapnya.
Dalam kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022 yang diselenggarakan BPS Ciamis di Hotel D Bilz Pangandaran pada Senin (26/9/202), Bupati Jeje mendorong update data statistik di Pangandaran dilakukan akurat. “Maka saya harap pendataan ulang tahun 2022 ini bisa tepat dan akurat menjadi awal langkah pendataan valid sosial ekonomi,” ucapnya.
Kepala Badan Pusat Statistik Dadang Darmansyah mengatakan, Badan Statistik Kabupaten Ciamis mencatat Indeks Kemiskinan di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan. Meskipun sempat naik tahun 2020. Pada tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinian mencapai 0,90 persen, kemudian naik pada tahun 2020 menjadi 1,32 persen dan tahun 2021 kembali mengalami penuruan dengan mencapai 1,25 persen.
Ia mengatakan ada dua tahap yang akan dilakukan BPS Ciamis di Kabupaten Pangandaran untuk pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022. “Pertama akan konsolidasi dengan stakeholder dari pemda dan prokopimda. Karena ini kegiatan nasional dan butuh dukungan pemerintah,” ucapnya.
Dadang mengatakan, pada Oktober hingga November 2022, pihaknya akan melakukan pendataan awal yang memuat profil kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan, disabilitas, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.
“Kedua baru nanti tahun 2023 mulai diolah, kemudian diuji publik, tahapan ini penting untuk mendapatkan masukan dari berbagai komponen dari setiap stakeholder tingkat kecamatan hingga desa, baru nanti diserahkan ke lembaga terkait sehingga data bisa akurat,” ucapnya.
Dadang mengatakan, pendataan tingkat kemiskinan memang tidak mudah karena yang dinilai dari kesetaraan ekonomi tidak hanya kondisi yang terlihat. “InsyaAllah nanti setelah pendataan akan dilakukan uji publik data,” ucapnya.