Buletinbandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna memperjuangkan nasib tenaga non-ASN atau tenaga honorer khususnya di Kabupaten Bandung yang rencananya bakal dihapuskan pada 2023 mendatang. Menurutnya, kebijakan ini meresahkan tenaga honorer.

“Para honorer yang saat ini dibingungkan dengan adanya isu bahwa November 2023 sudah habis masa kerjanya,” ujar Dadang dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).

Hal ini dia ungkapkan pada Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan Kementerian PAN-RB. Pihaknya turut memberikan rekomendasi atau saran kepada pemegang kebijakan di tingkat pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan ini.

“Bahwa pertama, saya minta MenPAN-RB harus membuat grand design di masing-masing daerah, tentang road map atau kebutuhan. Dalam artian, berapa kebutuhan ideal di masing-masing daerah setelah ada pengurangan tenaga kerja. Misalnya, karena sistem robot atau dengan adanya IT (Informasi dan Teknologi) berpengaruh terhadap tenaga kerja,” terangnya.

“Terus bagaimana dengan rekrutmen, apakah tenaga honorer ini bisa diangkat otomatis menjadi ASN atau diseleksi dengan tetap mengedepankan kompetensi, artinya mengedepankan prioritas. Misalnya, secara keilmuan, SDM-nya ini kira-kira tidak mumpuni, ya kita juga tidak bisa memaksakan karena saat ini dibutuhkan tenaga-tenaga kerja yang profesional. Tentunya, dengan kompetensi yang luar biasa,” tuturnya.

Dadang menyebutkan jika berbicara kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Bandung, idealnya dan tak ada intervensi dari penggunaan robot atau IT, yaitu sebanyak 34.000 tenaga kerja secara keseluruhan.

“Tapi saya belum mendapatkan informasi, berapa kebutuhan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Kita akan rapat khusus dari mulai Kepala Dinas sampai ke bawahnya, berapa kebutuhan masing-masing OPD, sehingga jumlah total berapa, eksisting ada berapa?,” ujarnya.

Ia mengatakan ASN dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Bandung itu mencapai 15.000 orang, sementara tenaga honorer ada 11.000 orang. Sementara tenaga kerja yang dibiayai dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak 1.500 orang, dan totalnya ada di sebanyak 28.000 tenaga kerja di Kabupaten Bandung.

“Sementara kebutuhan 34.000 orang, sehingga kita ada rencana yang jelas kedepannya. Tapi kita sudah mengusulkan bahwa melalui rapat koordinasi Apkasi, bahwa pemerintah saat ini sudah membuat timeline, bahwa yang tahun ini direkrut bisa dibiayai atau dianggarkan oleh APBN. Tahun depan, ini ada rekrutmen lagi untuk P3K,” kata Bupati.

Dadang berharap tenaga kerja honorer yang ada di seluruh kabupaten/kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bisa terakomodir karena mereka sudah berbuat dan bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap, bahwa tetap MenPAN-RB memperhitungkan berapa PNS yang pensiun pada setiap tahunnya dan ini menjadi bahan pertimbangan, sehingga rekrutmen ini otomatis dilakukan, supaya tidak ada kekurangan atau kekosongan pegawai untuk pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

By AKDSEO

Open chat
1
ADMIN AKDWEBS
Halo,
Saya Layanan Posting Tamu
Saya Memiliki 600 Situs
Status : Terindeks Semua
DA bagus : 40-60
Kategori Nice yang Berbeda
Umpan Tetes Diizinkan
Saya dapat mempublikasikan secara instan
secepat mungkin

Layanan saya:
1. Saya akan mengerjakan pesanan Anda maksimal 1X24 jam, jika pada saat itu saya sedang online. Saya akan melakukannya maksimal 1 jam dan prosesnya selesai.
2. Jika ada diantara kalian yang orderannya tidak terselesaikan maksimal 1x24 jam, kalian tidak perlu membayarku, alias gratis.
3. Kalau weekend biasanya saya online, kalau weekend kalau saya tidak online berarti saya kerja hari senin.
4. Untuk pembayaran, maksimal dibayarkan satu hari setelah link live dipublikasikan.
5. Pembayaran melalui rekening paypal
Jika Anda tertarik, silakan balas
Terima kasih
Salam,
AKDSEO