Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir membantah jika LPG akan dihilangkan dan diganti dengan kompor listrik. LPG akan tetap ada, meski kompor listrik diluncurkan di Indonesia. Tinggal masyarakat memilih antara kompor listrik dan LPG.
“LPG bukan kita hapuskan, tapi kita seimbangkan tinggal masyarakat pilih mau yang mana,” ujar Erick saat mengunjungi Pasar Murah dan Bazaar UMKM BUMN di sekitar Sport Center Purnawarman Purwakarta, Jumat (23/09/2022).
Erick menyebutkan, adanya kompor listrik diklaim akan meringankan beban negara karena Indonesia tidak mungkin impor LPG secara terus-menerus, mengingat impor elpiji setiap tahunnya cukup tinggi yakni 70 triliun.
Pemerintah juga tengah merancang gas Dimethyl Ether (DME) dari batubara juga untuk meringankan beban negara, karena tidak perlu impor mengingat Indonesia produksi batubara terbesar di dunia. “Kehadiran DME memberikan solusi kepada para pedagang kecil bisa pindah ke DME. Tapi masih lama karena kita masih proses,” kata nya.
Selain itu, ia juga memastikan jika KWH 450 watt masih ada. Presiden juga tidak pernah membahas mengenai penghapusan KWH subsidi tersebut. “KWH 450 wat akan dihilangkan itu tidak benar. Pemerintah memastikan jika subsidi tetap ada dan tetap dinikmati masyarakat,” tegasnya.
Luncurkan Nomor Induk Berusaha Untuk Permodalan UMKM
Pada kesempatan itu, Erick Thohir luncurkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk para UMKM yang ada di Purwakarta. “Hari ini kita saksikan dari TNI/Polri juga pemerintah daerah memastikan kemudahan usaha buat mereka, tidak justru mereka dipersulit,” katanya.
Erick mengatakan, UMKM merupakan ujung tombak ekonomi Indonesia karena mayoritas masyarakat termasuk lapangan pekerjaan juga diciptakan dan dilahirkan oleh pelaku UMKM. Indonesia sebagai negara ekonomi terus tumbuh 5 persen sampai 2045, namun inovasi terus di ciptakan agar terus berkembang.
“Contoh seperti hari ini pasar murah tidak lain untuk mengurangi beban warga ketika inflasi di seluruh dunia inflasinya tinggi, Turki saja inflasinya sampai batas 60 persen. Jadi hal ini makanya kita membuat program pemerintah daerah TNI/Polri bagaimana program pasar murah harus tetap dilakukan,” katanya.
Sebagai upaya peningkatan UMKM, pihaknya meluncurkan Nomer Induk Berusaha (NIB) kerjasama dengan Menteri Investasi dan Koperasi. NIB ini mereka dapat akses permodalan dan tentunya dari BUMN tidak hanya mendorong permodalan, akan tetapi juga pendampingan agar mereka tetap bisa tumbuh.
“UMKM salah satu yang kita dorong, di Jawa Barat ada 2,67 juta ibu-ibu mekar perbaikan ekonomi keluarga,” ujar Erik Thohir.